Komentar |
| Kantor Pemerintahan Kabupaten Jombang |
JOMBANG, JAVATIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang belakangan dibuat resah oleh oknum yang mencoba mengobok-obok birokrasi. Pasalnya, oknum yang mengatasnamakan Tenaga Ahli secara fulgar berusaha meminta data-data berbumbu tendensi kepentingan pribadi.
Hal itu diungkapkan lirih oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Melalui media, beberapa pimpinan OPD merasa resah dengan ulah oknum tersebut. Tidak hanya meminta data, namun juga meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi.
Data yang diminta adalah data pengadaan proyek yang sistemnya Pengadaan Langsung (PL), bahkan ada dugaan kuat oknum tersebut menyuruh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan oknum salah satu organisasi wartawan untuk meminta sejumlah proyek pengadaan barang.
Datang kesini minta data-data atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat, ucap salah satu Pimpinan OPD di Jombang kepada media ini.
Oknum yang mengaku orang terdekat Bupati Jombang mengaku sebagai suruhan Tenaga Ahli Bupati itu juga berlagak seperti penguasa. Memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan diluar kewenangannya.
Berdasarkan data yang diterima media ini, keresahan itu bukan hanya dialami oleh satu OPD. Melainkan tercatat ada lebih dari 10 OPD yang mengeluhkan adanya oknum suruan Tenaga Ahli (TA) untuk meminta data sejumlah pengadaan barang.
Mereka intinya meminta data, dan ingin diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa, terangnya.
Sementara, salah satu pengamat kebijakan publik, DR Solikin Rusli, dimana ia menganggap pengangkatan stafsus atau tenaga ahli hanya buang-buang anggaran, karena yang ada selama ini pengangkatannya oleh kepala daerah lebih banyak karena kedekatan atau kepentingan politik.
Larangan tersebut sangat masuk akal, karena selama ini, pengangkatan stafsus atau tenaga ahli lebih kearah kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang hanya akan menambah beban anggaran, jelasnya.
Lanjut Solikin mempertanyakan, sepenting apa, kepala daerah mengangkat stafsus atau tenaga ahli dan sebesar apa kontribusi keahlian mereka untuk daerah.
Sementara untuk memajukan daerah diperlukan adanya prinsip ekonomi, yang mana dengan modal minimal bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Jadi dengan tenaga kerja yang minimal mendapatkan hasil yang maksimal, caranya yakni maksimalkan yang ada, bukan menambah tenaga kerja baru yang lama dibiarkan loyo, tambahnya lagi.
Solikin juga mengingatkan pemerintah kabupaten Jombang untuk menerima kebijakan BKN RI agar tidak memaksakan mengangkat stafsus atau tenaga ahli, apalagi untuk memuluskan semua itu dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja daerah.
Jangan sampai pengangkatan stafsus atau tenaga ahli dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja daerah bagi ASN untuk keperluan yang aneh-aneh, kasihan mereka, pungkasnya.
(Gading)