Komentar |
| Sekjen ATR/BPN Suyus Windayana Paparkan Strategi Peningkatan Nilai SAKIP dalam Evaluasi Kinerja Triwulan I 2025 |
JAKARTA, JAVATIMES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas birokrasi dalam evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025. Dalam rapat resmi yang digelar di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/4/2025), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, menyoroti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator utama untuk mendongkrak kinerja dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.
Untuk bisa meraih tukin lebih dari 80 persen, nilai SAKIP kita harus terus membaik. Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut integritas dan profesionalisme lembaga, tegas Suyus.
Hingga akhir 2024, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN tercatat meningkat dari 69,17 menjadi 70,54, naik 1,37 poin. Kendati telah berada di kategori BB (Sangat Baik), Suyus menekankan bahwa langkah reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada angka.
SAKIP mencerminkan budaya kerja kita. Bukan sekadar laporan tahunan, tapi representasi langsung dari efektivitas pelayanan publik yang kita berikan, lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Suyus menginstruksikan agar seluruh unit kerja melakukan pemetaan ulang terhadap indikator kinerja utama, menyelaraskan program dengan target output yang terukur, serta memperkuat sistem pelaporan yang transparan dan akurat.
Upaya ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan dan memperkuat good governance, sebagaimana diarahkan Presiden RI dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.
Kita sedang membangun budaya birokrasi baru. Yang cepat, akuntabel, dan berdampak. Tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, ujar Suyus menutup arahannya.
Evaluasi ini menjadi tonggak penting untuk menyiapkan laporan kinerja tahunan dan strategi perbaikan berkelanjutan di semester berikutnya, sekaligus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sumber : Kementerian ATR/BPN