Komentar |
| Pertemuan Antara Perwakilan MAKI Jatim, MKKS Kabupaten Malang, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang |
MALANG, JAVATIMES - Pasca pertemuan dengan MKKS Kabupaten Malang, MAKI Jatim menganggap bahwa masalah iuran ke MKKS telah selesai. MAKI Jatim menegaskan permintaan agar tidak ada lagi pengelolaan anggaran oleh MKKS dan mendesak Kadindik Jatim untuk mengembalikan MKKS sebagai wadah dan jembatan informasi bagi para Kepala Sekolah, tanpa ada iuran yang dapat menimbulkan dugaan pungutan liar.
Menanggapi polemik mengenai iuran atau pengumpulan dana oleh para Kepala Sekolah untuk MKKS, yang mencuat dari sampling di MKKS Kabupaten Malang, Heru MAKI dan timnya memutuskan untuk berkunjung ke Malang dan menemui MKKS.
Pertemuan dengan Ketua MKKS SMA dan SMK Negeri Kabupaten Malang berlangsung di tengah suasana yang hangat dan akrab, dihadiri langsung oleh Ibunda Kacabdin Kabupaten Malang, Ibu Emma.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua MKKS menjelaskan dengan rinci bahwa iuran di antara para Kepala Sekolah didasarkan pada kegiatan bersama yang melibatkan mereka.
Heru MAKI memanfaatkan kesempatan pertemuan itu untuk menjelaskan secara mendalam mengapa MAKI Jatim bereaksi keras terhadap isu iuran ini. Ia mengungkapkan bahwa MKKS sebagai wadah bukanlah sebuah lembaga formal yang memiliki payung hukum tetap dalam SK Gubernur Jawa Timur atau Permendikbud.
Hal ini memicu reaksi tegas dari MAKI Jatim yang ingin memberikan peringatan kepada MKKS agar tidak lagi mengelola dana atau anggaran.
Heru MAKI menekankan pentingnya MKKS untuk kembali kepada Tupoksi semula sebagai jembatan informasi bagi semua kegiatan serta program yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur kepada para Kepala Sekolah.
Timbul opini yang berpotensi multi tafsir ketika ada iuran yang dikumpulkan dari para Kepala Sekolah kepada MKKS. Pertanyaan tambahan pun muncul, seperti dari mana Kepala Sekolah dapat dana tersebut dan apa tujuan penggunaan dana yang terkumpul itu di MKKS, ungkap Heru MAKI.
Emma, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahui adanya iuran kepada MKKS. Ia sepenuhnya mendukung upaya MAKI Jatim untuk mengembalikan fungsi MKKS sebagai wadah informasi tanpa ada embel-embel pengumpulan dana.
Sugeng, Ketua MKKS SMK Kabupaten Malang, dengan seksama mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Heru MAKI dan Kacabdin Kabupaten Malang.
Dalam pernyataannya, Sugeng menunjukkan kesiapannya untuk menghentikan segala pengelolaan dana MKKS serta berkomitmen mengembalikan MKKS ke fungsi awalnya.
Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ketua MKKS SMA Kabupaten Malang. Pertemuan singkat namun sangat bermanfaat ini menghasilkan suatu kompromi positif berdasarkan kemitraan yang erat antara MAKI Jatim dan para Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Malang.
Dalam pertemuan itu, Ibunda Kacabdin Malang juga menolak narasi yang menyebutkan bahwa Kacabdin Kabupaten Malang selalu meminta sesuatu saat kunjungan ke sekolah-sekolah.
Kunjungan ke SMA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Malang adalah untuk Monitoring dan Evaluasi saja. Itu adalah tugas yang melekat pada jabatan saya. Saya tidak meminta apapun saat pulang, bisa ditanya kepada semua Kepala Sekolah, jelasnya.
Heru MAKI menghargai sikap Emma, Kacabdin Kabupaten Malang, sebagai sosok yang setia mengawal dan berkontribusi di bidang pendidikan. “Ibu Emma berbicara dengan tegas, tetapi hatinya baik dan selalu mendukung semua kegiatan pendidikan. Walau saya hanya minta bertemu dengan Ketua MKKS, beliau tetap setia mendampingi MKKS untuk bertemu dengan saya. Ini bisa menjadi panutan,” pungkas Heru MAKI.
Kedepan, kerjasama berbasis kemitraan positif akan terus terjalin antara MAKI Jatim, media online MAKINews.com, serta media lainnya, dengan jajaran Cabdin dan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Malang.
Heru MAKI juga memberikan pesan kepada pegiat LSM dan media agar bersinergi dengan MAKI Jatim dalam mengawal semua kebijakan pendidikan di Jawa Timur agar lebih baik dan berdaya saing.
(Bagas)