Komentar |
| Ketua DPRD Jombang Pimpin Rapat Pembahasan LKPj 2024 |
JOMBANG, JAVATIMES – Setelah penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2024, DPRD Jombang langsung bergerak cepat. Pembahasan akan segera dilakukan di masing-masing komisi sebelum masuk ke tahap rapat paripurna guna memberikan rekomendasi dan catatan strategis bagi pemerintah daerah.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengungkapkan bahwa pekan depan LKPj akan dikaji secara mendalam oleh setiap komisi. Rekomendasi yang diberikan nantinya akan menjadi acuan bagi Pemkab Jombang dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang nantinya menjadi pijakan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Kami akan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar demi kepentingan pembangunan Jombang, ujar Hadi Atmaji, yang juga Ketua DPC PKB Jombang.
Sorotan DPRD: Infrastruktur Jadi Perhatian Utama
Dalam pembahasan ini, DPRD Jombang akan menyoroti berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, serta kebijakan publik lainnya. Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah kerusakan jalan di 21 kecamatan, yang menjadi keluhan utama masyarakat.
Kami banyak menerima laporan mengenai jalan rusak di berbagai kecamatan. Ini menjadi salah satu fokus utama yang akan kami bahas dalam LKPj, tegas Hadi.
Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan diberikan catatan dan rekomendasi spesifik terkait kinerjanya selama tahun 2024.
Bukan Kritik, Tapi Evaluasi untuk Masa Depan
Hadi Atmaji menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD bukanlah kritik untuk menjatuhkan pemerintahan sebelumnya, melainkan sebagai upaya membangun Jombang yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru.
Rekomendasi ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tetapi lebih kepada bagaimana membangun Kabupaten Jombang sesuai visi-misi pemimpin baru. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, pungkasnya.
Saat ini, agenda pembahasan masih menunggu jadwal resmi dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jombang. Namun, DPRD memastikan bahwa rekomendasi akan segera dirumuskan agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan daerah ke depan.
(Gading)