Komentar |
| Kantor Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk |
NGANJUK, JAVATIMES -- Pemandangan tak biasa mewarnai gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 Tingkat Kecamatan Prambon, Senin (3/2/2025).
Di mana seluruh Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Prambon, Nganjuk, ramai-ramai walk out atau keluar ruangan saat acara Musrenbang di Kantor Kecamatan Prambon, berlangsung.
Padahal, Musrenbang Tingkat Kecamatan Prambon ini dihadiri Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Forkopimcam. Bahkan hadir pula empat Anggota DPRD Dapil 3, di antaranya Budiono, Afif Singgih Nur Hasan, Karyo Sulistiyono, dan Dia Putri Aruma.
Respon Camat Prambon
Atas insiden tersebut, Camat Prambon, Kuwadi mengaku tidak tahu alasan pasti mengapa para Kades memilih walk out saat acara Musrenbang berlangsung.
Sepengetahuannya, yang mengawali aksi walk out tersebut adalah Kades Tanjungtani, Sujianto.
Yang walk out Pak Kades (se-Kecamatan Prambon). (Sementara) yang mengawali walk out Pak Kades Tanjungtani. Langsung konfirmasi sama yang bersangkutan, ucap Kuwadi saat dikonfirmasi Javatimes, Rabu (5/2/2025) siang.
Kuwadi menegaskan, meskipun terjadi aksi walk out dari puluhan Kades, namun agenda Musrenbang tetap dilanjutkan.
Acara Musrenbang tetap jalan sesuai mekanisme, tegas Kuwadi.
Alasan Walk Out
Merespon pernyataan Camat Prambon, Kades Tanjungtani, Sujianto, menjelaskan bahwa aksi walk out dari para Kades di Kecamatan Prambon didasari banyaknya usulan dalam Musrenbang yang tidak terealisasi.
Alasannya (karena) beberapa tahun terakhir ini usulan kita (di Musrenbang) banyak yang tidak terealisasi, ucapnya.
Atas hal tersebut, Kades se-Kecamatan Prambon lebih memilih kembali ke kantor desa untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.
Daripada di situ ngobrol gaada jluntrunge (kejelasan), kita usul ini, usul itu juga gaada realisasi mending melayani masyarakat, udah gitu aja, tegas Sujianto.
Dia menilai, agenda tahunan yang digelar pemerintah daerah hanya sekadar formalitas belaka.
Bagi mereka (Musrenbang) perlu diadakan, tapi menurut saya tidak penting-penting amat kalau banyak usulan tidak direalisasi seperti ini, urai Sujianto.
Iya, (seakan-akan kegiatan Musrenbang hanya formalitas saja), imbuh Kades Tanjungtani.
Kurang Diperhatikan
Menurut Kades berambut gondrong ini, hampir semua desa di Kecamatan Prambon dalam empat tahun terakhir tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Yang kami rasakan, kami kurang diperhatikan (oleh pemerintah), udah gitu aja, tutur Sujianto.
Padahal, kata Sujianto, ada banyak bangunan fisik yang perlu mendapat penanganan serius, seperti halnya jalan poros penghubung desa hingga kecamatan.
Ketika kami usulkan itu, tidak segera dibangun, padahal itu sangat penting untuk masyarakat kita, jalur anak-anak mencari ilmu, masyarakat mencari nafkah, dan lain sebagainya, kata Sujianto.
Pasrah
Lantaran pemerintah daerah tidak cekatan dalam menangani persoalan, pemerintah desa (Pemdes) sedianya ingin membantu mereka dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kabupaten Nganjuk.
Hanya saja hal tersebut tidak diperbolehkan, sehingga Pemdes kini hanya bisa pasrah.
Program yang diusulkan kalau dikerjakan dengan dana desa kan tidak boleh karena jalan poros. (Namun saat) diserahkan ke daerah juga tidak segera dibangun. Ya sudah kalau seperti itu, dibangun monggo, tidak dibangun monggo, beber Sujianto.
Minta Evaluasi
Di sisi lain, Sujianto mengingatkan agar kepala daerah dapat mengevaluasi jalannya Musrenbang. Terlebih dia meminta agar para pejabat yang tidak berpihak pada masyarakat kecil untuk dicopot dari jabatannya.
Kalau mereka kontra dengan pendapat saya, ayo kita kopi darat kalau mau. Kita siap kopi darat dengan mereka Bappeda, dengan mereka PUPR, ayo kita ngobrol. (Kades) Tanjungtani selalu siap kopi darat, kalau perlu kita uji materi nanti, pungkasnya.
(AWA)