Komentar
Debat Pilbup Nganjuk terakhir (Foto: Istimewa)
NGANJUK, JAVATIMES -- Debat publik terakhir Pilbup Nganjuk yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk di Surabaya, Rabu (21/11/2024) malam diwarnai protes pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro (Marhaen-Trihandy).
Protes ini muncul saat moderator membacakan pertanyaan berdasarkan data yang disusun panelis terhadap tiga paslon Pilkada Nganjuk
Dimana moderator menyebutkan bahwa hasil survei pelayanan publik menunjukkan indikator ketidakpastian waktu 62 persen, ketidakpastian biaya/aparat gampang disuap 58 persen, dan aparat tidak disiplin 65,3 persen.
Marhaen menyatakan bahwa angka tersebut adalah data pada tahun 2018.
Semestinya, tambah Marhaen, panelis dapat menampilkan data terbaru, sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan apakah pemerintahan sebelumnya mengalami keberhasilan atau kemerosotan.
Survei yang disampaikan tadi adalah survei tahun 2018. Mohon izin, Kabupaten Nganjuk, pelayanan publik tahun 2023 kemarin menduduki nomor 3 secara nasional, dari Ombudsman Republik Indonesia, kata Marhaen dalam panggung debat, Rabu malam (20/11/2024).
Menurut Marhaen, ada lima indikator yang membuat Kabupaten Nganjuk menduduki peringkat 3 terbaik secara nasional dalam pelayanan publik.
Indikatornya adalah, satu kaitannya dengan Mal Pelayanan Publik. Dua, kaitannya di Dinas Sosial, tiga, di Dispendukcapil, yang keempat di Dinas Pendidikan, dan yang kelima adalah di bidang kesehatan. Di situ Puskesmas-Puskesmas menjadi objek penelitian survei dan kajian-kajian yang berkait dengan pelayanan publik, tutur Marhaen.
Untuk itulah, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh dengan data yang disajikan oleh panelis.
Maka dari itu, mohon izin panelis, yang (tahun) 2023 Nganjuk nomor 3 secara nasional, bebernya.
Merespon adanya informasi masa lampau yang diangkat di panggung debat, salah seorang aktivis Kabupaten Nganjuk John Wadoe pun ikut angkat bicara.
Menurut kami ini kurangnya pembekalan dan koordinasi antara KPU dan panelis, ucap John saat dikonfirmasi Javatimes, Kamis (21/11/2024).
Semestinya, kata Jhon, KPU melakukan recheck dan koordinasi kembali dengan tim panelis sebelum acara debat publik ditayangkan.
Kita semua tahu bahwa pertanyaan yang disusun panelis sifatnya rahasia. Bukan bermaksud masuk ke ranah itu, namun setidaknya KPU ini kan bisa melakukan koordinasi dengan panelis untuk memastikan semuanya sudah clear sebelum ditayangkan. Apalagi debat publik ini kan disiarkan secara langsung oleh stasiun TV media patner, dan bisa diakses melalui youtube, kata John.
Dengan adanya informasi masa lampau yang diangkat dalam panggung debat, John menilai dapat mendeskreditkan pemerintahan sebelumnya.
Bagi masyarakat awam yang menyaksikan, bisa saja data itu dianggap yang terbaru. Padahal itu data tahun 2018, ujarnya.
Apalagi kita tahu bersama, bahwa dalam pemilihan kali ini ada incumbent yang berkontestasi. Sangat disayangkan data yang ditampilkan panelis kurang baru, tandas John.
(AWA)