Komentar |
| Ratusan massa dari berbagai elemen di Kabupaten Nganjuk menggelar aksi demonstrasi dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan konstitusi bangsa Indonesia |
NGANJUK, JAVATIMES -- Ratusan massa dari berbagai elemen di Kabupaten Nganjuk menggelar aksi demonstrasi dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan konstitusi bangsa Indonesia.
Mereka terdiri dari mahasiswa, dan elemen masyarakat di Kabupaten Nganjuk.
Demo ini digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk pada Senin, 26 Agustus 2024. Selain berorasi mereka juga membentangkan sejumlah spanduk protes.
Dikatakan salah satu koordinator aksi, Ainun Rozzaq, aksi tersebut dilatarbelakangi adanya pembegalan konstitusi dan demokrasi yang akhir-akhir ini marak terjadi.
Puncaknya, kata Rozzaq, ada rencana dari DPR RI yang bakal menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan syarat peserta Pilkada.
Ada pula persoalan lain yang kami anggap bisa merusak demokrasi. Upaya itu dimulai dari wacana tiga periode Jokowi atau pun wacana penambahan masa jabatan. Ini jelas mengangkangi konstitusi, kata Rozzaq yang juga menjabat sebagai Ketua DPC GMNI Nganjuk, Senin (26/8/2024).
Terlebih, kata Rozzaq, akhir-akhir ini masyarakat dipertontonkan secara fulgar adanya pembegalan konstitusi dan demokrasi yang terjadi pada proses Pilkada 2024.
Baru-baru ini kita kembali dipertontonkan adaya upaya mengangkangi demokrasi demi melanggengkan kekuasaan oligarki dan itu terlihat ketika putusan MK keluar, dan dalam hitungan jam terjadi rapat yang membahas hal ini, beber Rozzaq.
 |
| Ketua DPC GMNI Kabupaten Nganjuk Ainun Rozzaq saat menandatangani berita acara hasil kesepakatan massa aksi dengan DPRD Nganjuk |
Karenanya, dengan adanya upaya tersebut membuat dirinya bersama berbagai elemen prihatin. Ia sangat menyayangkan tindakan DPR RI hingga Presiden Jokowi yang berupaya melemahkan demokrasi. Untuk itu mereka akan terus mengawal demi tegaknya demokrasi.
Maka dari itu kami mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat datang untuk menyampaikan keresahan. Mari kita sama-sama jaga dan tegakkan demokrasi, beber Rozzaq.
Lebih jauh, Rozzaq mengancam akan membuat aksi yang lebih besar lagi jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Kami memandang akhir-akhir ini banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada Kaum Marhaen. Lebih-lebih DPR hari ini tidak memandang masyarakat sebagai yang mereka wakili dan hanya mewakili kepentingan mereka sendiri. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, termasuk kepada DPRD Nganjuk, tutup Rozzaq.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono yang menemui massa aksi menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan yang disampaikan dalam aksi pada 26 Agustus 2024 kemarin.
Ia juga akan mengajak empat koordinator aksi untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di Jakarta.
(AWA)