Komentar |
| Indriawan |
EDITORIAL, JAVATIMES - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024, sejumlah parpol telah memanaskan mesin-mesin politiknya. Sosok-sosok populer pun telah disiapkan untuk maju menjadi kandidat di pentas pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Demikian juga Kabupaten Nganjuk, sejumlah kandidat dari kader partai merasa cemas dan gelisah mulai menyelimutinya. Apalagi mereka yang tidak mempunyai parpol, sementara untuk benar-benar bisa maju dalam Pilbup Nganjuk 2024, sebagai penentunya, adalah sebuah rekomendasi dari pimpinan pusat sebuah Parpol.
Bisa jadi mereka yang terkategori kader terbaik parpol tidak mendapat rekomendasi (tidak diusung) oleh partainya dengan tetek bengek alasan, yakni karena elektabilitasnya rendah-lah, isi tasnya tipis-lah, kapasitasnya kurang memadai-lah dan lain sebagainya.
Pengaruh Isi Tas
Politik akhir-akhir ini sering diidentikan dengan isi tas, modal terkenal saja sangat sulit untuk mempengaruhi dalam mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat sebuah parpol. Bahkan, meski kapabilitas dan elektabilitas seseorang kandidat sangat bagus tapi isi tas kurang bagus (tipis) maka bersiaplah untuk gigit jari dan legowo menerima kenyataan pahit dalam persaingan politik.
Melihat hal itu, patut diduga kalau para kandidat yang isi tasnya bagus (tebal) akan melakukan transaksional untuk berburu secarik kertas bertuliskan rekomendasi bertandatangan pucuk pimpinan dan Sekjen parpol sebagai penentu dalam mendaftarkan dirinya ke KPU sebagai salah satu kandidat di Pilkada Serentak 2024.
Ambisi Calon Kepala Daerah
Ironisnya, apabila kandidat tersebut penuh dengan ambisi untuk sebuah kekuasaan, maka tidak menutup kemungkinan semua partai akan diborong habis, sementara kandidat yang isi tasnya kurang bagus meski punya potensi besar harus rela untuk menepi.
Tapi seandainya, parpol sebagai pengusung kandidat calon kepala daerah dapat menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar pemimpin yang terpilih mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat supaya pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata, kandidat dengan isi tas tipis tidak harus gigit jari dan menelan pil pahit.
Hal ini yang seharusnya dilakukan para parpol untuk menyajikan edukasi politik yang demokratis bukan manipulatif untuk kepentingan kekuasaan, sehingga para kandidat yang sudah memenuhi syarat dukungan tidak lagi didukung oleh partai lain atau kandidat yang punya potensial besar sementara dukungannya kurang dapat dialihkan kepadanya, sehingga tercipta kontestasi politik yang dinamis, demokratis dan elegan.
Karena itu parpol seyogyanya dapat memperhatikan potensi internal dan eksternal, agar pada setiap calon kandidat kepala daerah yang nantinya akan mengeksekusi kebijakan pusat harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju.
Apatis dan Finansial
Prakteknya, disinyalir para parpol banyak yang masa bodoh dan apatis (tidak mau tahu), soal demokratisasi sehat atau tidak, yang mereka ketahui hanya tentang finansial operasional partainya agar tetap bisa berjalan dengan lancar.
Ini tidak dapat dipungkiri, sebab mendirikan atau untuk menjadi pimpinan partai, butuh finansial tebal agar dapat bergerak optimal dan maksimal menuju kesuksesan sebuah partai disetiap menjadi bagian kontestasi lima tahunan, sehingga tidak salah kalau event rakyat itu, disinyalir selalu diwarnai oleh politik transaksional atau yang dikenal money politik.
Pilkada Berintegritas
Untuk menghindari politik transaksional di Pilkada Serentak yang menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya termasuk Kabupaten Nganjuk. Maka kandidat yang diusung parpol harusnya memiliki integritas tinggi dan mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik lagi.
Hal ini, akan memudahkan masyarakat untuk memilih calon yang pantas untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan, bukan calon yang mempunyai ambisi karena isi tas yang tebal yang dapat memberikan kenikmatan sesaat, mampu mempengaruhi pilihan mereka dan menjadi pemimpin.
Sebab, apabila kandidat kepala daerah yang diusung parpol, lebih kedepankan isi tas daripada kandidat yang punya komitmen memperjuangkan kemiskinan, akan menjadi indikator awal kalau pemimpin tersebut, akan dapat tersandung masalah hukum dikemudian hari.
Sementara dari 4 pemimpin daerah Kabupaten Nganjuk (sejak 1993 hingga sekarang), 3 diantaranya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, jadi hindarilah money politics dan marilah untuk fair play agar Pilkada Nganjuk 27 November 2024 berlangsung aman, damai dan demokratis.
Penulis : Indriawan
Direktur/Pimpinan Redaksi Javatimesonline.com