Komentar
Kantor PCNU Banyuwangi
BANYUWANGI, JAVATIMES -- Kabar tak sedap soal dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dana di tubuh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi pada kepemimpinan KH. Moh. Ali Makki Zaini, terus menjadi perbincangan miring di masyarakat.
Terlebih sejumlah pengurus ikut angkat bicara soal dugaan penyimpangan itu.
1. Pengakuan Pengurus Lama
Seperti halnya yang disampaikan salah satu pengurus lama di struktural PCNU Banyuwangi, sebut saja Manafi (bukan nama sebenarnya). Manafi bercerita dugaan penyimpangan di tubuh PCNU Banyuwangi pada periode sebelumnya bermula saat akan diadakan Muktamar NU.
Saat itu ada penggalangan dana koin Muktamar dan terkumpul Rp 500juta. Rencananya uang tersebut untuk persiapan pelaksanaan Muktamar, tapi pada praktiknya yang dialokasikan hanya Rp 10 juta, beber Manafi, Kamis (9/5/2024).
Manafi curiga, sisa lebih dari koin Muktamar tersebut masuk ke saku oknum yang tidak bertanggung jawab.
Saat itu momennya memang bersamaan dengan Covid-19. Bahkan ada omongan dari salah satu pengurus NU bahwa sebagian dana tersebut dialokasikan untuk masyarakat terdampak Covid-19, namun saya tidak percaya akan hal itu, aku Manafi.
2. Kurang Transparan
Ketidakpercayaan itu, kata Manafi, didasari tidak adanya bukti kuitansi oleh sejumlah pihak yang menyatakan hal tersebut.
Pastinya kalau itu dialokasikan untuk terdampak Covid-19 ada bukti pembelian yang menjelaskan untuk itu. Namun nyatanya hingga hari ini tidak ada yang bisa menunjukkan, beber Manafi.
Saya akui PCNU Banyuwangi memang banyak membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, tapi sumber dana itu diambil dari bantuan pemerintah dan sebagian juga bantuan dari BSI, bukan dari koin Muktamar, imbuh Manafi.
Lebih lanjut soal dugaan pemotongan SK Inpassing, Manafi menceritakan ada sekitar 450 guru yang menjadi korbannya.
Saya kira semua tahu bahwa ada sekitar 450 guru yang mendapatkan SK dibebani biaya Rp 1.500.000 dengan memakai kuitansi berstempel LP Ma'arif, cerita Manafi.
Manafi khawatir, uang yang terkumpul tersebut menjadi bancakan bersama dengan orang-orang di sekelilingnya.
Ada info yang berkembang bahwa Gus Makki sebagai Ketua PCNU Banyuwangi ada kedekatan dengan Gus Menteri. Kalau memang niat bantu, sebenarnya tinggal minta rekom dari Gus Menteri kan sudah selesai. Tapi kalau ada embel-embel uang, ya kita tidak tahu lagi, patut diduga dana tersebut dibagi berdua antara Gus Makki dengan Gus Menteri, sehingga bisa segera direalisasikan mengingat dana potongan tersebut tidak mengalir ke PBNU ataupun pusat, keluh Manafi.
Selain itu, Manafi juga mempertanyakan soal dana bantuan dari BSI yang tidak transparan.
Saya kira nilai bantuan tersebut tidak sedikit, bisa mencapai miliaran. Yang saya tahu saat itu dana pinjaman dari BSI dengan jaminan sertifikat dari salah satu tokoh NU pun direalisasikan kisaran 3 miliar dan satu lagi hibah yang bersumber dari APBD. Nah penggunaannya ini tidak transparan, bebernya.
Yang harus bertanggung jawab soal ini semua adalah Ketua PCNU saat itu yaitu Gus Makki. Karena tanpa perintah dari ketua PCNU, saya kira semuanya tidak akan berani melangkah, pungkasnya.
3. Tanggapan Ketua LazisNu Banyuwangi
Dikonfirasi terpisah, Ketua LazisNu bernama Imron membenarkan jika pihaknya terlibat dalam koin Muktamar NU. Hanya saja ia tidak tahu detailnya seperti apa.
Iya, kebetulan kami yang ditugasi sebagai leading sektor kegiatan kirab koin Muktamar dan kemaslahatan umat itu. (Hanya) terkait persiapan pelaksanaannya, kami tidak tahu detailnya, ungkapnya.
Sepengetahuan Imron, saat dilakukan penggalangan koin Muktamar, sempat ada usulan agar hasil dari penggalangan tersebut dapat digunakan untuk pos yang lain.
Saat ada perintah penggalangan dana koin Muktamar dari PBNU, PCNU melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, di dalam rapat itu ada salah satu pakar atau dewan syariah mengusulkan bahwa penggalangan dana itu jangan hanya tertutup untuk kegiatan Muktamar saja, khawatir ada kegiatan yang lebih urgent, ujar Imron menirukan hasil rapat saat itu.
Dewan Syariah menyarankan agar penggalangan koin Muktamar itu jangan murni untuk kegiatan Muktamar saja, Akhirnya PCNU menyetujui menerima usulan itu sehingga menamakan kegiatan itu adalah kirab koin Muktamar dan Kemaslahatan Umat, sambungnya.
Dari rapat itu, kata Imron, akhirnya PCNU mengeluarkan surat instruksi terkait kegiatan kirab koin Muktamar dan Kemaslahatan Umat.
Kebetulan yang menjadi leading sektor adalah Lazisnu PCNU Banyuwangi. Dari perintah PCNU tersebut, kami melaksanakan penggalangan dana mulai tanggal 31 Januari 2020-12 Februari 2020, dengan perolehan dana Rp. 278.847.800, urai Imron.
Sementara saat akan menyetor perolehan penggalangan tersebut kepada PBNU melalui PWNU, ternyata pemerintah mengumumkan terjadi penyebaran virus Covid-19 dan membatasi gerakan seluruh warganya.
Di masa-masa itu banyak masyarakat dan warga yang mengeluh tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga PCNU terketuk hatinya untuk hadir membantu masyarakat yang mengalami kesulitan tersebut. Maka PCNU memerintahkan kami untuk mengalokasikan perolehan dana kirab koin untuk penanganan Covid-19, karena sejak awal akadnya adalah koin Muktamar dan Kemaslahatan Umat, beber imron
Dari dana tersebut, kata Imron, pihaknya menyiapkan hampir 1.000 paket sembako untuk warga terdampak Covid-19, muai dari tukang becak, dhuafa, warga kurang mampu hingga difabel).
(Kami salurkan bantuan) ribuan masker, hand sanitizer vitamin C, desinfektan probiotik, face shield, dll. Kami juga menyisihkan dana 10 juta disetor ke PBNU untuk kegiatan koin Muktamar (sudah kami setorkan), ungkap Imron.
Ketua PCNU saat itu gus Makki. Dan Muktamar sudah terlaksana, Desember 2021 lalu, tambahnya.
4. Tanggapan Ketua LP Ma'arif Banyuwangi
Lebih lanjut, saat kontributor Javatimes mengonfirmasi hal yang sama kepada Zakki selaku Ketua LP Ma'arif Banyuwangi mengungkapkan bahwa soal koin Muktamar dan sumbangan dari BSI bukan ranahnya.
Untuk koin Muktamar itu diurusi LazisNU pak, bukan ranah kulo, untuk sumbangan dari BSI saya juga tidak tahu, ujarnya.
Terkait masalah BSI bisa menghubungi Asadi Wakil Sekretaris PCNU Hubungan Eksternal, jawab Zakki.
Zakki melanjutkan, pihaknya hanya mengetahui soal dana hibah dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
Hibah yang diterima PCNU hanya tahun 2019, itupun nominalnya sekitar Rp 2 miliar lebih dan ditransfer langsung ke lembaga/MWC/banom dan ada yang diminta glondongan oleh Pemda untuk misalnya Festival Sholawat millenial dan Festival Muharam dan pengadaan sarung, setelah 2019 tidak ada lagi hibah APBD Banyuwangi ke PCNU, urainya.
5. Belum Direspon
Untuk menanyakan kejelasan soal bantuan BSI, kontributor Javatimes pun coba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sayangnya hingga berita ini tayang, belum ada balasan Asadi Wakil Sekretaris PCNU Hubungan Eksternal.
(Gading)