Komentar |
| Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang |
MALANG, JAVATIMES -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Rabu (15/5/2024).
Agenda rapat tersebut terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat DPRD Kabupaten Malang.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos. didampingi wakil pimpinan.
Turut hadir dalam rapat paripurna, Forkopimda Malang, Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malang.
Masing-masing fraksi di antaranya PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, dan Gerindra.
Secara umum, keseluruhan perwakilan dari masing-masing fraksi memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja Bupati Malang.
 |
| Paripurna saat dibuka Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi S.Sos |
Karena realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 mencapai 97,19 persen, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,375 triliun.
Secara umum kami menyampaikan apresiasi kepada saudara bupati beserta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras meningkatkan PAD, yang tentunya diharapkan dapat membantu realisasikan program kegiatan pemerintahan, beber pimpinan sidang.
Lebih jauh, pimpinan dan gabungan fraksi DPRD Kabupaten Malang juga mendorong agar Bupati Malang terus memacu kinerja perangkat daerah dalam upaya guna meningkatkan PAD dalam rangka program-program pembangunan yang telah dicanangkan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan tema “Pembangunan Pariwisata Kreatif (Pariwisata dan Industri Kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal”.
Gabungan fraksi DPRD Malang menambahkan, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan RKPD tersebut, diharapkan Pemkab Malang terus berupaya mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.
Oleh karena itu perencanaan anggaran Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran, pembangunan daerah tersebut harus menerapkan prinsip efisiensi, Eefektifitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta terukur, tambah gabungan fraksi.
Selain apresiasi dan harapan, ada sejumlah catatan yang disampaikan lima fraksi DPRD Kabupaten Malang. Termasuk dari PDIP dan Partai Demokrat.
Dari segi administratif pertanggungjawaban APBD bagus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut, namun tidak berimplikasi pada aksi. Terbukti masih banyak masalah yang belum terselesaikan sesuai target, di antaranya masih tingginya angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, pendidikan dan kesehatan yang cukup memprihatinkan, kritik fraksi PDIP.
Pemenuhan target PAD perlu upaya yang luar biasa dalam mewujudkan target yang ingin dicapai. Beberapa kali Pemerintah Kabupaten Malang belum mampu memenuhi beberapa poin target dari PAD. Pencermatan khusus untuk menyoroti beberapa gagalnya target capaian PAD ini, perlu untuk diteliti dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malang, timpal fraksi Demokrat.
(Tim)