Komentar |
| Ilustrasi setoran |
NGANJUK, DJAVATIMES -- Satu demi satu persoalan yang diduga melibatkan oknum pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dan ketua kelompok tani mulai muncul ke permukaan dan membuat heboh masyarakat setempat.
Salah satunya yakni soal bantuan benih pertanian untuk petani yang diduga dikomersilkan.
Diketahui, benih pertanian dari Kementan dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan harusnya dibagikan untuk para petani secara gratis. Namun demikian, petani di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk harus merogoh kocek dalam setiap penerimaannya.
Salah satu petani asal Desa Blongko, Kecamatan Ngetos yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, jika bantuan benih dari pemerintah bukan terjadi hanya satu kali saja.
Bantuan benih seingat saya sering ada, hanya saja yang diberi tahu itu hanya orang-orang tertentu, dalam artian orang terdekat dari ketua kelompok tani. Dan itu pun juga harus menebus, ungkap warga, sebut saja Pak Aeng (bukan nama sebenarnya), kepada kontributor Djavatimes pada Kamis (28/9/2023).
Soal tebusan itu, kata Pak Aeng nilainya bervariasi, mulai Rp 5.000 hingga Rp 35.000 per kilogramnya.
Terakhir saya beli itu pas benih jagung B-18. Harganya Rp 35.000 per kilogram, saya beli 2 kg waktu itu, beber Pak Aeng.
Hal berbeda dialami Pak Buni (bukan nama sebenarnya). Pak Buni yang diketahui juga merupakan bagian dari kelompok tani yang diikuti Pak Aeng, tidak sekalipun tersentuh bantuan.
Saya mendengar kalau ada bantuan, tapi tidak sekalipun diberi. Jangankan diberi, bantuan yang katanya harus ditebus pun juga tidak dijawil (red: diberi tahu), ujar Pak Buni pada Jumat (29/9/2023).
Ia pun merasa heran, terlebih dirinya merasa tidak pernah ada persoalan dengan ketua kelompok tani.
Saya gak tahu salahnya apa. Padahal ya saya sering bertemu dengan ketua kelompok tani, tapi tidak sekali pun dapat bantuan, tutur Pak Buni menegaskan kembali pernyataannya.
Di tempat terpisah, ketua kelompok tani Syang Hyang Sri berinisial T membenarkan dan mengakui dengan adanya biaya penebusan bantuan benih jagung tersebut.
Hanya saja nominalnya tidak sebesar itu, diakuinya penebusan berkisar Rp 1.000 hingga Rp 5.000. Itu pun sudah disepakati petani penerima bantuan.
Setiap kali mendapatkan bantuan, anggota kelompok tani dimintai untuk membayar biaya transportasi, istilahnya uang bensin. Besarannya Rp 1.000 per orang, ada juga yang bayar Rp 5.000, bebernya pada Selasa (12/9/2023).
Seingat T, selama dia menjabat sebagai ketua kelompok tani sudah mendapatkan 5 kali bantuan benih pertanian. Tiga kali bantuan benih padi dan dua kali bantuan benih jagung.
Untuk pembayaran Rp 5.000 itu pada bantuan benih jagung yang unggul, B-18. (Hubungannya antara benih jagung yang unggul dengan pembayaran agak mahal itu untuk) pendekatan dengan petugas, urainya.
Maksudnya (sebagian pembayaran kita berikan kepada) penyuluh. (Kalau kelompok tani saya), iya (selalu memberi BPP dan PPL di setiap ada bantuan), untuk pendekatan, sambung T yang juga menjabat perangkat desa setempat.
Persoalan yang sama juga terjadi pada kelompok tani di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace. Anggota kelompok tani setempat mengakui bahwa setiap ada penyaluran benih pertanian, ketua kelompok tani selalu mematok tarif Rp 2000per kilogramnya.
Apa pun bantuannya, ketua kelompok tani selalu meminta Rp 2000 per kilogramnya. Itu pun keputusan sepihak, tanpa adanya musyawarah dulu, beber Pak Runi (bukan nama sebenarnya), Rabu (27/9/2023).
Pak Runi menduga, penarikan itu atas persetujuan dari PPL dan BPP setempat. Dan mereka sengaja membiarkannya.
Sepertinya kasusnya sama dengan di wilayah Blongko, PPL dan BPP tahu dan mereka juga menikmati hasilnya, pungkasnya.
Menyoal pengakuan petani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Muslim Harsoyo yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya tampak centang satu. Di sisi lain, saat dikonfirmasi dengan nomor yang berbeda, nomor WhatsApp Muslim Harsoyo tampak centang dua dan tidak berbalas.
(AWA)