Komentar |
| Indriawan, Pimpinan Redaksi Djavarimes |
OPINI, Djavatimes -- Keterlibatan publik atas nama - nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati/Wali Kota maupun Pj Gubernur baik dari DPRD Kabupaten/Kota,, Gubernur, DPRD Provinsi dan Kemendagri menarik untuk diperdebatkan.
Hal ini berkaitan langsung dengan Pj Kepala Daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan hingga dilantiknya Gubernur, Bupati/Wali Kota defitif hasil Pilkada 2024. Seperti program strategis pemerintah pusat atas program yang langsung menyentuh masyarakat secara luas apakah dapat diterapkan tanpa adanya kepentingan politis.
Dalam pandangan penulis, agar sedikit terhindar dari kepentingan politis, maka, Kemendagri sebelum melakukan penilaian akhir atas nama-nama calon Pj kepala daerah (sebelum diajukan ke Presiden), seyogyanya adanya pelibatan partisipasi publik (meaningful participation) untuk memberikan penilaian awal atas kelayakan calon penjabat di wilayahnya.
Bukan serta merta, calon usulan yang diajukan, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Gubernur yang berjumlah 6 nama usulan untuk Pj Gubernur dan 9 nama usulan untuk Bupati/Wali Kota diproses di tingkat Kemendagri.
Ini bertujuan untuk memberikan contoh yang bagus dari suatu daerah dimana pengajuan usulan nama telah mendapatkan tanggapan atau pembahasan dikalangan masyarakat, sebab yang dicari adalah sosok penjabat kepala daerah yang baik diantara yang baik (best is the best) bukan seperti membeli kucing dalam karung.
Track Record dan Budaya
Masyarakat dewasa ini, menginginkan penjabat kepala daerahnya yang memiliki track record baik dan pengenalan kultur masyarakat di wilayah yang akan dipimpin juga sangat baik. Hal ini berkenaan pada kemampuan Pj kepala daerah yang dituntut untuk selalu berinovasi dalam berbagai masalah dalam aspek pembangunan maupun bidang lainnya.
Sementara Pj yang belum teruji (minim pengalaman) akan menjadikan kalangan birokrasi bekerja ditempat (lambat). Ini disebabkan karena keterbatasan APBD yang seolah-olah tidak mendukung pergerakan kinerja cepat.
Disamping itu, pengenalan kultur masyarakat juga sangat penting dalam kepemimpinannya. Hal ini berkenaan pada budaya pada suatu daerah menjadi tidak relevan apabila pembangunan lebih banyak didominasi oleh sistem kapitalis serta akan munculnya perbedaan politik pada Pemilu 2024 menjadi isyarat pentingnya seorang Pj kepala daerah faham akan faktor budayanya.
Semua ini, juga tidak lepas dari Pj kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan dan pengambil keputusan yang sekaligus sebagai penanggungjawab setiap kebijakan yang akan diambil serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar dapat memegang teguh kepercayaan masyarakat bukan kepada fraksi di legislatif atau kepentingan individu lainnya.
Penilaian inilah yang akan diberikan rakyat pada calon penjabat daerah yang akan memimpin hingga terpilihnya Gubernur/Bupati/Wali Kota definitif hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak.
Harapan Pada Pemimpin Transisi
Tujuan adanya penilaian masyarakat adalah setitik harapan atas sosok calon penjabat kepala daerah yang sesuai dengan kriterianya. Karena itulah, rakyat ingin ikut andil dalam pemberian nilai pada calon penjabat daerahnya dan pada tahap akhir, Kemendagri dan Presiden tidak salah dalam penetapan penjabat yang akan memimpin daerahnya.
Sehingga, penjabat yang terpilih nantinya, mampu menyampaikan atensi terhadap program yang langsung menyentuh masyarakat dan menjadi program strategis pemerintah pusat dilakukan di daerahnya, serta upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kanal media sosial.
Disamping itu, penilaian pada nama-nama calon penjabat daerah diberikan, untuk menentukan mana yang dianggap lebih mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mencapai tujuan program pemerintah daerah yang bersih. Juga dalam menghadapi tantangan atas keterbatasan SDM, ego sektoral, serta kinerja organisasi perangkat daerah yang masih belum optimal.
Kenapa penilaian masyarakat diperlukan, tidak lain, karena masyarakat di akar rumput masih bergantung pada penjabat kepala daerah yang dianggap mempunyai kompetensi pemerintahan yang panjang dan mumpuni sehingga inovasinya diharap dapat meningkatkan sektor pendidikan dan mampu mengurangi pertumbuhan angka kemiskinan.
Sementara dua sektor tersebut oleh sebagian besar masyarakat dianggap sangat urgent. Dimana dengan pendidikan, manusia akan memiliki daya saing yang tinggi dalam kehidupan di dunia. Selain itu, pendidikan yang tepat akan melahirkan pola pikir yang baik pada seseorang,yang nantinya berdampak pada peningkatan kreativitas.
Sedangkan pertumbuhan angka kemiskinan apabila terus meroket akan menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan daerah bahkan nasional. Sebab itulah Pj kepala daerah diharap mampu mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Apalagi dua hal tersebut adalah pilar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Jangan sepelekan rakyat, berilah ruang untuk menentukan nasibnya dengan cara ikut memberikan penilaian atas calon penjabat kepala daerahnya dengan cara Kemendagri membuka data nama-nama usulan kepala daerah yang masuk.
Penulis: Indriawan
Penulis adalah Pimpinan Redaksi di media online Djavatimes