Komentar
Beberapa warga yang mengaku kecewa lantaran tidak ditemui Kepala Desa Barongsawahan
JOMBANG, DJAVATIMES -- Dugaan pungli berkedok PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang beberapa waktu lalu sempat menggegerkan warga Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini kembali mencuat di kalangan masyarakat setempat.
Sebelumnya beredar kabar, meskipun Desa Barongsawahan belum ditetapkan sebagai penerima program PTSL, namun wilayah tersebut telah membentuk panitia PTSL. Bahkan panitia tersebut berani mematok tarif Rp 150 ribu sebagai biaya pendaftaran.
Lebih parahnya lagi, walaupun belum tahu kapan akan menerima program PTSL, namun Kepala Desa (Kades) Barongsawahan berulang kali menjanjikan akan segera mendapatkan program tersebut.
Dikatakan warga sekitar, terakhir kali Kades Barongsawahan menjanjikan program tersebut yakni pada bulan Oktober 2022 dan tanggal 5 Januari 2023.
Beberapa warga yang terlanjur percaya akan janji Kades itu pun tetap setia menunggu realisasi program tersebut, bahkan uang pendaftaran Rp 150ribu per bidang yang sempat disetorkan ke panitia tak ditarik kembali.
Lantaran janji yang diucapkan Kades tak kunjung ada bukti, akhirnya kepercayaan warga pun mulai memudar. Sebagian warga itu menuntut janji yang diucapkan Kades Barongsawahan tersebut.
Puncaknya terjadi pada pagi ini (Kamis, 5 Januari 2023), puluhan warga Desa Barongsawahan berbondong-bondong mendatangi kantor Desa Barongsawahan. Mereka meminta kejelasan perihal program PTSL yang terkesan tidak tepat janji dan diduga ada unsur penipuannya
Saat warga mulai berdatangan, mulanya Kades Barongsawahan, Imam Kanapi berada di kantor desa. Namun gelagatnya terkesan terganggu akan kedatangan mereka. Kades itu berusaha menghindar dan sempat berlari saat beberapa warga menanyakan perihal PTSL.
Sambil berlari, Pak Kades menjawab 'besok saja.. besok saja.. saya mau ada acara di kecamatan', ucap warga sekitar menirukan ucapan Kades Barongsawahan.
Menanggapi pernyataan tersebut, warga sekitar menyayangkan sifat dan sikap pemimpin yang dinilainya lari dari tanggung jawab.
Kelakuan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala desa. Pemimpin macam apa ini, kok lari dari tanggung jawab, ucap warga sekitar yang juga diamini warga lainnya.
Sementara di balai desa, yang ada hanya beberapa perangkat desa. Salah satunya Sekretaris Desa bernama Aditya, yang menghadapi para warga.
Dikatakan Aditya, kedatangan warga di kantor desa lantaran mengeluhkan perihal kejelasan program PTSL yang dijanjikan terus menerus oleh Kades.
Warga hari ini datang ke kantor desa untuk menagih janji yang dijanjikan oleh kepala desa, jika tanggal 5 Januari 2023 warga akan mendapatkan jawaban polemik program PTSL, yang mana sebanyak 750 pendaftar PTSL dan sudah bayar biaya 150 ribu, kata Aditya.
Ada program maupun ga ada program warga intinya minta ada sertifikat, itu jerit suara yang kami dengar saat pertemuan tadi, imbuhnya.
Lebih lanjut, Aditya mengungkapkan bahwa dirinya tak mengetahui proses dibentuknya kepanitiaan PTSL, hingga panitia menarik biaya pendaftaran Rp 150ribu per bidang.
Dari awal tidak ada penlok (penetapan lokasi), bagaimana mungkin saya bisa membuat SK panitia PTSL, tapi ga tau kok tiba-tiba sudah dibentuk panitia PTSL yang diketuai oleh Pak Munasik, sejak berdirinya banner penerimaan pendaftaran PTSL sejauh ini sudah ada 750 pendaftar dan sudah melunasi biaya sebesar 150 ribu, ujarnya.
Ditemui terpisah, beberapa warga yang turut serta dalam aksi mendatangi kantor desa itu mengungkapkan bahwa ia tidak mengerti maksud Kades Barongsawahan, sehingga persoalan tersebut tidak ada kejelasan. Malah terkesan lari dari tanggung jawab dan melupakan janji yang sempat diucapkan di hadapan warga.
Kades hanya membagikan satu bandel berkas-berkas melalui satu dua perangkatnya, warga pun tidak mengetahui maksudnya bagaimana, seharusnya pihak kepala desa kooperatif untuk menjelaskan maksud dan tujuan diberikannya beberapa fotocopy berkas tersebut, tuturnya.
Bukan malah pergi dan meninggalkan warga yang sudah menyempatkan waktunya untuk menanyakan kejelasan program PTSL yang sempat dijanjikan. Ingat lah, setiap yang dilakukan haruslah bertanggung jawab, apalagi sebagai pemimpin, pungkasnya.
Hingga berita ini naik di meja redaksi, belum ada kejelasan terkait polemik program PTSL yang terjadi di Desa Barongsawahan.
(Gading)