Komentar |
| Ilustrasi lokasi |
LUMAJANG, DJAVATIMES -- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Lumajang yang pelaksanaan tanamnya akhir tahun 2022 kemarin menuai kontroversi beragam di masyarakat.
Dari temuan awak media di lapangan serta mengutip keterangan berbagai sumber, terdapat beberapa kejadian seperti adanya upaya pencabutan bibit oleh oknum warga setelah beberapa hari adanya giat tanam. Ada juga isu terkait harga bibit yang dinilai kurang transparan.
Tentu saja hal itu menjadi permasalahan tersendiri bagi sebuah giat tanam untuk program reboisasi hutan lindung wilayah setempat, karena akan menjadikan bibit tidak tumbuh. Bahkan bisa sampai mati kalau dicabut dan untuk harga bibit sendiri bikin menimbulkan pertanyaan.
Padahal dalam program tersebut menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, dan kalau dari pihak terkait seperti BPDAS serta LMDH sebagai pelaksana di lapangan tidak terus mengawasi dan mengawal sampai bibit tersebut tumbuh besar. Sama saja dikategorikan sebagai program kurang berhasil atau gagal.
Adapun LMDH yang ikut melaksanakan adalah Subur Makmur, Sumber Hasil Sidodadi. Letak tanam pelaksanaan tersebut di petak 19, petak 20. Sementara petak 21 digarap RPH Ranupani Lumajang yang masuk kawasan perhutanan sosial (PS) dengan ketua LMDH Solikin mendapat 161 hektar, ADIM mendapat 161 hektar dan Saiful mendapat 50 hektar.
Menurut pengakuan sumber yang tidak ingin disebut namanya dalam pemberitaan, untuk ukuran jarak tanam sendiri bervariasi.
Ada yang 6×3 dan ada yang 5×2. Kalau dulu kan 3×2 , sekarang masyarakat minta 6 dan terkait dengan bibit ada 3 jenis alpukat, Durian dan Pete.
Dikatakan sumber, masyarakat tidak sadar kalau dengan menanam pohon usia 5-10 tahun baru panen.
Mungkin nominal agak besar karena harus tebang pohon, tapi kalau dengan bibit buah alpukat dan durian kan sebetulnya masyarakat bisa panen tiap 3 atau 5 bulan sekali tanpa harus tebang pohon, ujarnya
Lebih lanjut, sumber mengeluhkan terkait realisasi tanam dalam program RHL yang dikerjakan oleh LMDH dengan bibit dari BPDAS ini.
Banyak sekali yang harus diperbaiki, ungkap narasumber yang juga merupakan warga Desa Burno dan Ranupani Lumajang.
(Tim)