Komentar |
| Giat DJP Jatim II Gathering dengan insan pers |
SIDOARJO, DJAVATIMES -- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak (DJP) Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin melakukan media briefing untuk memberikan informasi perpajakan terkini kepada awak media. Acara dikemas sekaligus dengan media gathering.
Hari ini, saya akan sampaikan beberapa hal, anatara lain Capaian Kinerja, apa yang sudah kami lakukan, dan menyampaikan beberapa update ataupun penambahan penjelasan (atas) beberapa isu yang beredar di publik secara umum agar terdapat kesamaan persepsi kebijakan perpajakan, kata Vita di Monstero Fishing Park Sidoarjo saat gathering dengan para insan pers,Rabu,25/1/2023.
Sementara Vita menyampaikan terkait capaian kinerja tahun 2022, berdasarkan data per 31 Desember 2022, penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II mencapai Rp26,471 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 21,51%. Capaian ini setara dengan 114,73% dari total target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp23,073 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, capaian penerimaan pajak pada tahun sebelumnya sebesarRp21,786 triliun.
Tahun 2023, Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki target penerimaan sebesar Rp26.210.968.883.000. Untuk itu kami mohon dukungan para stakeholder khususnya teman-teman media untuk mensukseskan penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur II bisa tercapai melebihi yang ditargetkan, pintahnya.
Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan antara lain kegiatan Pengawasan baik Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak Kewilayahan, kegiatan Pemeriksaan, Tindakan Penagihan berupa Lelang Serentak, dan penegakan hukum berupa Pemeriksaan Bukti Permulaan (bukper) Tindak Pidana Perpajakan sebanyak 16 berkas selesai lengkap, Penyidikan selesai berjumlah 5 berkas dan Penyerahan Tersangka berikut barang bukti ke Kejaksaan sebanyak 3 orang tersangka.
Selain capaian kinerja diatas, disampaikan pula bahwa saat ini DJP sedang melaksanakan reformasi perpajakan. Dalam reformasi perpajakan ada beberapa pilar, yakni pilar organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Melalui perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam koridor reformasi perpajakan tersebut, salah satu hasil dari keberhasilan tersebut.
Sedangkan pada pilar peraturan perundang-undangan, perbaikan regulasi telah dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Untuk mengelaborasi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan satu peraturan pemerintah (PP) di bidang Pajak Penghasilan (PPh), satu di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), dan dua di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni, PP 55/2022, PP-50/2022, PP-44/2022, dan PP-49/2022. Bahwa pengaturan dalam keempat peraturan pemerintah diatas bukanlah pengaturan baru melainkan pelaksanaan atau elaborasi dari UU HPP sehingga tidak lepas dari UU HPP.
Terkait ketentuan perlakuan PPh atas natura/kenikmatan, dijelaskan bahwa mekanisme natura/kenikmatan yang diatur dalam UU HPP dan PP-55/2022, yakni menjadi dapat dibebankan dan menjadi objek PPh (taxable and deductible) yang bertujuan meningkatkan keadilan dan lebih tepat sasaran.
Mekanisme itu tidak akan mengganggu pekerja yang selama ini mendapat fasilitas yang menunjang pekerjaannya. Saat ini DJP sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut terkait natura/kenikmatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh.
Rencana natura/kenikmatan yang akan dikecualikan antara lain, bingkisan dengan batasan tertentu, peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop dan ponsel, fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai jabatan manajerial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain.
Adanya perubahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi, ini bertujuan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Lapisan terbawah yang sebelumnya mencapai Rp50 juta sekarang dinaikkan menjadi Rp60 juta setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tarifnya tetap 5%. Dan adanya tarif 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Masyarakat yang berpenghasilan kecil dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi dituntut kontribusi yang lebih tinggi.
Selanjutnya, disampaikan pula rencana simplifikasi pengaturan atas penghitungan PPh pasal 21. Nantinya, mekanisme penghitungan PPh pasal 21 yang selama ini dirasa membingungkan karena memiliki kurang lebih 400 skenario penghasilan, diubah menggunakan skema tarif efektif (TER).
Tarif efektif ini akan tersedia dalam tiga tabel tarif yang sudah memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi setiap jenis status PTKP. Skema ini akan memudahkan penghitungan karena wajib pajak tinggal mengalikan tarif efektif tersebut dengan penghasilan bruto setiap masa pajaknya.
Sedangkan untuk informasi berikutnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sampai dengan 18 Januari 2023, wajib pajak Kanwil DJP Jawa Timur II dinyatakan sudah ada 3.036.455 NIK terintegrasi dengan NPWP dari total3.586.903 NIK. Vita mengimbau wajib pajak orang pribadi dalam negeri segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP melalui portal djponline www.pajak.go.id agar manfaat integrasi dapat segera dirasakan.
 |
| Giat DJP Jatim II Gathering dengan insan pers |
Selain itu, disampaikan juga, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi tahun 2022 ini Kanwil DJP Jawa Timur II mencapai 100,73%. Dari total 857.434 SPT Tahunan yang ditargetkan, sebanyak 863.671 SPT Tahunan telah disampaikan oleh wajib pajak.
Dalam kesempatan ini, Vita mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas peran serta rekan-rekan media yang selama ini telah mendukung kegiatan ataupun program-program kerja, juga kinerja DJP, khususnya Kanwil DJP Jawa Timur II melalui penyiaran berita, baik online, cetak ataupun visual.
Selain sebagai bentuk penghargaan dan rasa terimakasih kami kepada teman-teman media, acara ini dapat juga dimaksudkan sebagai forum komunikasi langsung antara kami DJP dengan media sebagai mitra agar sinergi kita semakin kuat, sehingga berita yang disiarkan dapat semakin berkualitas dan berdampak positif kepada citra DJP khususnya Kanwil DJP Jawa Timur II, dan perjuangan dalam membangun kepercayaan masyarakat niscaya semakin mudah untuk diwujudkan sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu terciptanya masyarakat yang sadar dan patuh pajak, tuturnya.
Dalam kegiatan ini, untuk lebih mengakrabkan dengan awak media disediakan sesi tanya jawab. Pertanyaan perdana lansung dari Kabiro Djavatimes, H Abdul Kholiq SAg dengan materi pertanyaan, apa WP ada laporan pajak ganda yang didalamnya ada oknum orang pajak.
Pada sesi pertanyaan perdana langsung dijawab oleh Kakanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin, memang ada WP yang begitu namun harus disclar dan objektif dan jika ada oknum yang bermain laporan pajak pada WP yang dimainkan, ia minta laporkan langsung pada Dirjen Pajak.
Usai acara sesi tanya jawab dari Yanuar reporter RRI dan Achmad dari HR Bhirawa acara langsung ditutup lunch dengan para insan pers dan lomba memancing yang diikuti oleh seluruh awak media yang ikut dalam acara.
Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id
( Khol/Fs)